in

Apoteker di Banyumas Gelar Aksi Damai Tolak Peraturan Menteri Kesehatan

PURWOKERTO (jatengtoday.com) – Sejumlah apoteker yang tergabung dalam Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kabupaten Banyumas, menggelar aksi damai untuk menolak penerapan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes/PMK) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
Dalam aksi damai yang digelar di halaman Apotek Zafira, Jalan Gerilya Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis (6/2/2020), massa mengenakan pita hitam di lengan sebagai bentuk keprihatinan mereka. Selain itu, mereka juga membawa spanduk bertuliskan “Tolak PMK No 3 Tahun 2020 dan Percepat UU Kefarmasian” dan sejumlah poster yang berisi penolakan terhadap peraturan tersebut.
Ketua Pengurus Cabang IAI Kabupaten Banyumas, Khafidz Nasrudin mengatakan, pihaknya menolak Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 karena isinya menyebutkan bahwa pelayanan kefarmasian masuk dalam pelayanan nonmedik.
Menurut dia, dalam Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 khususnya Pasal 10 Ayat (2) huruf C disebutkan “Pelayanan non-medik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf C; Pelayanan Farmasi, Pelayanan Binatu/Tukang Cuci, Pengolahan Makan/Gizi, Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, informasi dan komunikasi, pemulasaran jenazah, dan pelayanan non-medik lainnya”.
Dengan demikian, kata dia, Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 telah mencederai semangat apoteker dalam memberikan pelayanan terbaik untuk pasien. “Kami menolak keras PMK tersebut yang justru menghilangkan hak-hak pasien atas pelayanan kefarmasian yang terbaik. Apoteker adalah profesi yang menjamin kefarmasian terbaik,” tegasnya.
Selain merugikan secara langsung bagi pasien, terbitnya Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 memungkinkan terjadinya pengurangan terhadap tenaga apoteker di rumah sakit. Terkait dengan hal itu, IAI mendorong pemerintah agar segera menerbitkan Undang-Undang Kefarmasian yang mendukung praktik apoteker secara profesional. (ant)
editor : tri wuryono