SEMARANG (jatengtoday.com) – APBD Pemkot Semarang dinilai kecil dibanding kota metropolitan lain. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengakui hal tersebut. Sehingga pola percepatan pembangunan di Kota Semarang diupayakan tetap masif dengan terobosan-terobosan baru.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut inovatif dan tidak sekadar mengandalkan APBD. Namun juga perlu melibatkan Corporate Social Responsibility (CSR).
“Iya lompatannya memang harus begitu. Kalau kita hanya berpangku pada program dan anggaran APBD ya hanya ‘gitu-gitu’ aja. Daerah lain anggarannya lebih besar. Maka bagaimana caranya membuat taman, tapi anggarannya non APBD. Bagaimana cara membangun sarana olahraga di kampung, tapi dibiayai oleh pemerintah pusat dan seterusnya. Itu yang menjadi sebuah target pencapaian di 2020,” kata Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, usai penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Balai Kota Semarang, Selasa (31/12/2019).
Dikatakannya, sejauh ini sejumlah pembangunan di Kota Semarang bisa dilakukan tanpa menggunakan APBD. Saat ini juga telah ada sejumlah CSR yang terlibat dalam program “bergerak bersama” untuk membangun Kota Semarang.
“Salah satu contoh yang dalam waktu dekat akan dilakukan pembangunan yakni sebidang tanah milik Pemkot Semarang di depan Paragon. Kami sedang tawarkan kepada teman-teman swasta agar lahan tersebut bisa dibangun taman,” katanya.
Tidak hanya itu, lanjutnya, sejumlah aset milik Pemkot Semarang seperti Wonderia, ataupun lahan di daerah Pedurungan, juga sedang ditawarkan kepada investor swasta. “Kami tawarkan kepada temen-temen swasta agar aset-aset yang ada bisa dikelola menjadi usaha yang lebih produktif,” kata Hendi sapaan akrabnya.
Pihaknya mengaku akan terus melakukan perbaikan, termasuk setiap kegiatan program pembangunan harus bisa diselesaikan tepat waktu. “Ini akhir tahun, hingga 31 Desember masih ada aktivitas positif di Pemkot Semarang. Pertama, penyerahan DIPA kepada teman-teman OPD supaya mereka bisa gaspol untuk melaksanakan program yang sudah direncanakan di 2020,” katanya.
Kedua, lanjut dia, ada kerjasama tentang aplikasi standarisasi harga pasar di Kota Semarang. “Kalau itu sudah terwujud dan terintegrasi, insya Allah akan ada peningkatan. Tahun 2020, Pemkot Semarang tetap fokus untuk menciptakan Semarang kota kondusif dan nyaman, apalagi 2020 ada pesta demokrasi. Maka anggaran hibah-Bansos untuk KPU, Panwas dan lain-lain, menjadi prioritas yang harus kami penuhi,” katanya.
Hendi menyatakan berkeinginan untuk terus menciptakan wilayah yang nyaman bagi masyarakat, baik dari infrastruktur jalan, tempat aktivitas sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain. “Akan terus kami pantau dan perbaiki. Termasuk pelebaran jalan di Jalan Sriwijaya,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang Kadarlusman meminta agar pembangunan di Kota Semarang tidak seperti tahun-tahun yang lalu. “Harus dipersiapkan sebelumnya. Ini juga untuk memotivasi OPD agar bisa menyelesaikan kegiatan secara tepat waktu. Setiap tahun kan harus ada evaluasi. Ini aplikasinya luar biasa, top,” katanya.
Menurut dia, Kota Semarang dari tahun ke tahun telah mengalami perubahan yang semakin baik. “Kami sangat mengapresiasi sekali, aplikasinya semakin baik dan semakin efektif. Sehingga anggaran yang sudah direncanakan oleh masing-masing dinas bisa terserap dengan baik dan bermanfaat,” katanya.
Mengenai pola pembangunan kerjasama dengan CSR tanpa menggunakan APBD, Pilus sapaan akrab Kadarlusman, menilai sepanjang pemerintah dan swasta memiliki semangat sama yakni untuk membangun Kota Semarang dan menyejahterakan masyarakat, maka kerjasama dengan CSR tersebut tidak ada masalah.
“Artinya, pihak swasta tidak semata-mata hanya berpikir profit oriented. Tetapi kalau swasta hanya untuk mencari keuntungan semata, sedangkan semangat untuk membangun Kota Semarang tidak begitu tampak ya kami tidak sepakat,” ujarnya.
Keterlibatan masyarakat, kata Pilus, sebetulnya sangat penting dalam melakukan penataan di Kota Semarang. “Program sebagus apapun, anggaran sebesar apapun, sehebat apapun pemerintahan wali kota, apabila tidak ada peran serta masyarakat, tentu tidak akan bisa berarti dan membawa perubahan seperti sekarang ini,” katanya. (*)
editor : ricky fitriyanto
