JAKARTA (jatengtoday.com) – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah meminta Menteri Perhubungan Ad interim Luhut Binsar Pandjaitan untuk menghentikan operasi kereta rel listrik (KRL) di Jabodetabek selama kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan.
“Saya dua hari yang lalu mengusulkan kepada Menteri Perhubungan agar operasi kereta komuter dihentikan dulu selama PSBB berlangsung,” katanya dalam rapat bersama Timwas Penanggulangan Covid-19 DPR RI di Jakarta, Kamis.
Anies mengatakan pihak Kementerian Perhubungan saat ini sedang membahas terkait usulan tersebut dan ada kemungkinan penghentian operasi KRL disetujui jika bantuan sosial telah diberikan.
“Mereka sedang membahas dan menurut jawaban yang diterima jika nanti bantuan sosial sudah berhasil diturunkan maka pembatasan operasi akan dilakukan,” ujarnya.
Selain itu, Anies memastikan pihaknya telah mulai mengurangi jam operasional maupun kapasitas penumpang di setiap kendaraan seperti menggunakan pintu masuk halte untuk mengontrol keadaan di dalam bus.
“Jam operasionalnya sudah dibatasi dan jumlah penumpangnya juga dikendalikan di pintu masuk halte maupun stasiun. Mereka diizinkan masuk bus jika masih ada ruang yang cukup begitu pula dengan kereta api,” jelasnya.
Anies mengatakan pengguna kendaraan umum yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengalami penurunan yang signifikan yakni semenjak 1 April 2020 penumpang TransJakarta hanya menjadi 103 ribu orang per hari dan 91 ribu orang, Rabu (15/4).
Padahal, dalam kondisi normal ketika tak ada wabah Covid-19 penumpang TransJakarta bisa mencapai 950 ribu hingga 1 juta orang per hari sehingga artinya saat ini tinggal sekitar 9 persen saja.
“Semenjak 1 April 2020 tinggal 103 ribu, lalu hari ini atau kemarin tinggal 91 ribu penumpang artinya sudah tinggal 9 persen dari normalnya penumpang TransJakarta,” ujarnya.
Hal yang sama berlaku pada transportasi MRT yakni biasanya penumpang mencapai 85 ribu sampai 100 ribu per hari dan kini rata-rata penumpang hanya lima ribu per hari atau tinggal lima persen saja.
“LRT kita malah tinggal 200 orang per hari. Kemudian kendaraan umum kita batasi seperti MRT sekarang dibatasi tiap 30 menit dan hanya berhenti di 4-5 stasiun saja,” ujarnya.
Tidak Buru-buru
Sementara, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan meminta seluruh pihak terkait agar tidak terburu-buru memutuskan penghentian operasional KRL Jabodetabek.
“Bisa jadi yang perlu dilakukan bukanlah menghentikan sementara operasional KRL di Jabodetabek, tetapi yang harus dievaluasi dan dijalankan adalah bagaimana penegakan pembatasan sosial berskala besar di Jakarta agar berjalan sesuai aturannya,” katanya.
Senada juga disampaikan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). “Sebenarnya yang harus dihentikan adalah kegiatannya dan bukan transportasinya,” kata Kepala Bidang Advokasi MTI, Djoko Setijowarno.
Menurut Djoko, kapasitas angkut KRL pada jam sibuk dengan ‘headway’ setiap lima menit tercatat sekitar 17.000 penumpang di saat PSBB.
Jika ditutup, kata Djoko, bagaimana dengan nasib warga yang masih harus bekerja di Jakarta. “Mau gunakan angkutan apa mereka? Apa ada yang mau siapkan kendaraan umum?,” katanya.
Solusi yang bisa diterapkan selama masa mitigasi Covid-19 adalah menambah kereta dengan cara memperpendek ‘headway’ dan memperpanjang jam operasional mulai pukul 05.00 hingga 19.00 WIB. (ant)
editor : tri wuryono
