in

Ahli: Pengalihan Kepemilikan Merek Dagang dan Potret Nyonya Meneer Harus Terpisah

SEMARANG (jatengtoday.com) – Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Suyud Margono mengungkapkan, pengalihan status kepemilikan antara merek dagang dengan potret yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa menjadi satu kesatuan.

Hal itu diungkapkan Suyud saat dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan perkara gugatan hak cipta di Pengadilan Niaga Semarang, Selasa (11/8/2020).

Gugatan diajukan Direktur Perindustrian PT Nyonya Meneer Charles Saerang melawan PT Bhumi Empon Mustiko yang diduga telah menggunakan potret atau foto Lauw Ping Nio (Nyonya Meneer) tanpa izin.

Menurut Suyud, potret dan merek dagang merupakan dua hal berbeda yang sudah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam aturan tersebut dijelaskan, potret merupakan tampilan perwajahan yang objeknya berupa manusia.

“Karya potret ini di dalam hak cipta hukumnya lex spesialis. Artinya, jika akan digunakan oleh orang lain, maka harus memiliki izin dari pemilik aslinya. Kalau yang dipotret sudah tidak ada bisa izin ke ahli waris,” paparnya.

Menurutnya, karena potret memiliki hak cipta, secara otomatis ada hak moral dan hak ekonomi di dalamnya. Sehingga, penggunakan atau pengalihan kepemilikan tanpa izin berdampak pada kerugian materiil.

Dalam persidangan, majelis hakim PN Semarang yang dipimpin M Yusup menanyakan terkait kemungkinan antara merek dagang dengan potret. “Kalau pendaftaran merek itu di dalamnya terdapat potret bisa apa tidak?” tanya hakim.

Suyud pun kembali menegaskan bahwa keduanya memiliki dimensi yang berbeda. Kalaupun keduanya didaftarkan secara bersamaan, harus didalami dulu apakah sudah meminta izin atau memberi royalti kepada pemilik aslinya atau belum.

Dua Saksi Fakta

Selain menghadirkan saksi ahli, penggugat juga menghadirkan dua saksi fakta. Yakni Jonathan dan Troi selaku cicit dari Nyonya Meneer. Keduanya memberi kesaksian bahwa ahli waris tidak diberitahu atas penggunaan potret Nyonya Meneer dalam produk milik tergugat.

“Setahu saya tidak ada izin terkait penggunaan potret Nyonya Meneer. Saya justru tahu bahwa potret digunakan pada produk minyak telon karena diberitahu sama rekan saya,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, M Rezza Kurniawan, kuasa hukum PT Bhumi Empon Mustiko selaku tergugat sempat mengulik tentang bukti pengalihan kepemilikan merek dagang dan potret yang digunakan secara bersamaan. Dia memperlihatkan fotokopi merek dan potret tersebut. Namun, kedua saksi mengaku belum pernah melihatnya.

Pokok Gugatan

Sebelumnya, ahli waris Nyonya Meneer, Charles Saerang mengajukan PT Bhumi Empon Mustiko yang telah melanggar hak eksklusif, hak ekonomi, dan hak moral atas penggunaan potret Nyonya Meneer dalam produk minyak telon yang diproduksinya.

Dalam petitumnya, penggugat meminta majelis hakim supaya menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil senilai Rp43,2 miliar dan kerugian imateriil senilai Rp500 miliar.

Penggugat juga menyeret Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM (sebagai turut tergugat I) serta Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI (sebagai turut tergugat II).

Sebelumnya, pihak PT Bhumi Empon Mustiko (BEM) mengklaim mempunyai hak eksklusif atas kepemilikan 72 merek dagang Nyonya Meneer beserta potret yang terpampang dalam merek tersebut. Termasuk merek dalam minyak telon.

Pihak tergugat menerka bahwa penggugat mencampuradukkan antara hak cipta dengan merek. Padahal setiap pembelian merek dagang sudah merupakan kesatuan yang di dalamnya memuat logo, potret, serta tulisan Nyonya Meneer. (*)

 

editor: ricky fitriyanto