SEMARANG (jatengtoday.com) – Klaster baru Covid-19 muncul di lingkup sekolah di dua kabupaten di Jateng. Yaitu Tegal dan Pati. Karena itu, anggota DPRD Jateng meminta pemprov tidak merealisasikan rencana pembelajaran tatap muka.
Di Pati, sebanyak 35 santri di salah satu pesantren terkonfirmasi positif Covid-19 setelah dilakukan test swab. Di Kabupaten Tegal, satu siswa dinyatakan positif Covid-19 dan 29 orang disebut menjadi kontak eratnya di SD Bogares Kidul 02, Kecamatan Pangkah.
Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto menuturkan, beberapa waktu lalu, pihaknya sudah mewanti-wanti mengenai risiko klaster Covid-19 di lingkungan sekolah jika pembelajaran tatap muka diberlakukan.
Pasalnya, masih banyak masyarakat yang masih abai pada protokol kesehatan. Kebiasaan masyarakat itu diikuti anak-anak atau siswa.
“Dengan munculnya klaster baru penyebaran Covid 19 di sekolah, tak ada pilihan selain menghentikan pembelajaran tatap muka. Jangan sampai anak-anak menjadi korban,” terangnya, Kamis (13/8/2020).
Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, jika pembelajaran tatap muka masih dilakukan, meski di zona hijau, akan tetap membahayakan kesehatan anak. Bahkan, lanjutnya, dengan minimnya kesadaran masyarakat dan pemerintah abai, maka zona hijau justru bisa menjadi klaster baru penyebaran Covid 19.
Model pembelajaran daring, lanjutnya, memang tak ideal dan tak seefektif saat tatap muka. Tapi melihat kondisi pandemi seperti ini, hal itu menjadi solusi terbaik.
“Dengan catatan, ada terobosan dan inovasi kebijakan. Hal itu wajib, jika melihat proses pembelajaran daring di berbagai daerah di Jateng,” kata Yudi yang juga menjabat Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng ini.
Sebelumnya ia telah mengusulkan masing-masing siswa memperoleh gadget dan kuota internet gratis. Setelah dikalkulasi, dana BOS mampu mencukupi kebutuhan anggaran.
“Artinya, mencukupi. Misalnya, jika sebelumnya seragam sekolah ditanggung pemerintah maka saat ini bisa saja dialihkan dulu untuk sarpras tadi (gadget). Program-program lain yang dirasa bisa dialihkan, seperti boarding school dan pengadaan komputer bisa dialihkan dulu,” paparnya.
Sementara itu untuk kuota internet, juga diberikan pemerintah. Agar, penggunaanya tepat sasaran maka gadget tersebut sudah disetting hanya untuk digunakan dalam pembelajaran. Jadi, gadget tak bisa digunakan untuk main game online. Browsing pun hanya dibatasi web tertentu saja. (*)
editor: ricky fitriyanto
