Abdul Mughis
SEMARANG (jatengtoday.com) – Menjelang penutupan lokalisasi Argorejo atau sering disebut Sunan Kuning (SK), sejumlah pihak berupaya berempati untuk melakukan pendampingan terhadap para penghuni. Para wanita pekerja seks (WPS) maupun warga pemilik rumah di kawasan tersebut harus mendapatkan hak sebagaimana mestinya.
Sebab, kebijakan pemerintah dikhawatirkan tidak tuntas dalam melakukan penutupan lokalisasi yang sangat kompleks. Menutup lokalisasi saja memang mudah, namun mengentaskan para pihak yang terlibat dalam pusaran prostitusi, termasuk mengantisipasi dampak-dampaknya secara detail bukan persoalan mudah.
Sekelompok mahasiswa mata kuliah Komunikasi Gender, Ilmu Komunikasi, FTIK Universitas Semarang (USM) berupaya menjembatani agar permasalahan yang dikhawatirkan tidak terjadi. Salah satunya dennan menggelar “Diskusi Publik Pemberdayaan Lokalisasi Sunan Kuning”, Kamis (4/7/2019) di Aula Argorejo Semarang.
Salah satu penghuni, EL, mengaku pasrah atas kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menutup lokalisasi Argorejo. Ia menyadari bahwa pekerjaan yang selama ini dijalani bukanlah cita-cita dalam hidupnya. Namun himpitan ekonomi memaksanya terjerumus ke dalam pusaran prostitusi. Ia mengaku harus memenuhi kebutuhan keluarga. Salah satu jalan yang saat itu dijumpai adalah praktik prostitusi.
“Mengenai penutupan lokalisasi, ini bukan soal setuju atau tidak. Toh, siapa yang ingin bekerja jadi wanita penghibur? Saya rasa tidak ada orang yang bercita-cita sebagai WPS. Yang jadi persoalan, bagaimana pemerintah serius membantu mengentaskan kami secara tuntas?” katanya.
Misalnya pemberian bantuan modal yang cukup hingga penyediaan tempat usaha seperti kios. Selain itu juga butuh pendampingan agar usaha tersebut bisa berkembang. “Pertanyaannya, apakah pemerintah menyediakan hal itu? Saya sendiri kok ragu pemerintah bisa serius seperti itu. Modal usaha ini memang harus benar-benar layak. Tidak sekadar uang saku atau tali asih yang kabarnya hanya diberi Rp 5,5 juta. Kemudian kami dipulangkan begitu saja. Saya pribadi setuju ditutup, tapi pemerintah harus serius mengentaskan masa depan kami,” katanya.
