JAKARTA (jatengtoday.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kementerian ESDM dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero memastikan seluruh desa di Indonesia teraliri listrik pada tahun ini, sehingga rasio elektrifikasi nasional mencapai 100 persen dari posisi saat ini yang sebesar 99,48 persen.
Menurut data Kementerian ESDM, saat ini masih terdapat 433 desa yang belum mendapatkan akses listrik dari total 83.436 desa di Indonesia.
“Rasio elektrifikasi Indonesia kita saat ini di kisaran 99 persen dan sesuai arahan Presiden yang meminta bahwa rasio elektrifikasi Indonesia pada tahun 2020 ini nantinya sampai dengan akhir tahun diminta Bapak Presiden menjadi 100 persen,” kata Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dalam telekonferensi pers setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi dari Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (3/4/2020).
Zulkfili mengatakan PLN akan melakukan terobosan untuk mengaliri listrik kepada 433 desa. Ratusan desa tanpa listrik itu tersebar di Papua sebanyak 325 desa, Papua Barat 102 desa, Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak lima desa, dan Maluku satu desa.
“Pada awalnya kami mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi 433 desa ini. Karena itu kami berusaha untuk mengidentifikasi setiap titik, untuk melacak jejak koordinatnya, dan merancang menggunakan pendekatan pendekatan teknologi seperti pattern recognition dan spatial optimization. Dengan pendekatan tersebut kami menentukan pola di mana lokasi 433 desa itu secara detail,” ujar Zulkifl.
PLN, ujar Zulkifli, sudah memetakan beban listrik, beban yang harus dipasang, dan sumber listrik yang dibutuhkan untuk memenuhi pasokan listrik di 433 desa itu.
“Kami akan menggunakan inovasi-inovasi, salah satunya dengan tabung listrik yang umur pakainya itu pada kisaran 15 tahun, kami akan membangun pembangkit lokal. Sistem ini bisa diterapkan di daerah terpencil. PLN juga akan membangun stasiun pengisian energi listrik,” ujarnya.
Untuk memudahkan pengadaan pasokan operasi listrik ke seluruh 433 desa tersebut, PLN akan meminta bantuan dari TNI dan Polri.
“Banyak medan dan keamanan yang masih rawan, untuk itu kami mohon ada pendampingan dari TNI dan juga Polri,” ujarnya.
Sedangkan untuk pembiayaan pengadaan pasokan listrik ke 433 desa ini, kata Zulkifli, akan dibagi dengan rincian pembangunan stasiun pembangkit energi listrik sebesar Rp733 miliar dari anggaran PLN. Kemudian, pengadaan tabung listrik sebesar Rp525 rupiah itu dari dana desa atau anggaran Pemda. Selanjutnya, kemudian akan ada anggaran untuk mobilisasi operasi personel TNI dan Polri. (ant)
editor : tri wuryono
