in

3 Perempuan di Magelang Didakwa Korupsi Dana Pengentasan Kemiskinan

Kasus ini merupakan lanjutan pengungkapan rangkaian korupsi yang sebelumnya telah disidang.

SEMARANG (jatengtoday.com) — Tiga perempuan paruh baya di Kabupaten Magelang didakwa mengorupsi anggaran pengentasan kemiskinan dalam bentuk pinjaman dana bergulir.

Tiga ibu-ibu tersebut bernama Sunarti, Marliah, dan Zaetun. Ketiganya secara terpisah menjalani sidang dakwaan dari tahanan dan sidangnya berpusat di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (28/2/2024).

Kasus ini bermula pada tahun 2012 saat ada dana bergulir Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.

Dana yang bersumber dari APBD maupun APBN ini dikelola oleh unit pengelola kegiatan (UPK) Lestari Kecamatan Windusari. Kelompok masyarakat dapat mengajukan proposal pinjaman dana bergulir tersebut.

Namun, dalam pelaksaannya, ketiga terdakwa berupaya merekayasa pengajuan pinjaman dengan nama orang lain demi keuntungan pribadi.

Terdakwa Sunarti mengajukan proposal pinjaman dengan mengatasnamakan Kelompok Yasinan Putri Cebongsari, Desa Mangunsari. Setelah pinjaman cair, dananya digunakan oleh Sunarti pribadi dan tidak mengangsur.

“Perbuatan terdakwa Sunarti menimbulkan kerugian negara. Terdakwa telah memperkaya diri sendiri senilai Rp79 juta,” ungkap jaksa Robby Hermansyah di persidangan.

Perbuatan korup juga dilakukan terdakwa Marliyah. Ia mengatasnamakan Kelompok Muslimat Cebongan Desa Mangunsari mengajukan pinjaman. Modusnya sama dan ia menjanjikan imbalan bagi orang yang namanya dicatut.

“Terdakwa memalsukan proposal pengajuan dana bergulir sehingga memperkaya diri sendiri Rp35 juta,” jelas jaksa Robby.

Sementara itu, terdakwa Zaetun mengajukan proposal fiktif dengan mengatasnamakan Kelompok Mujadahan Ngaglik Desa Mangunsari. “Terdakwa memperkaya diri sendiri senilai Rp11,5 juta,” imbuh jaksa.

Sunarti, Marliah, dan Zaetun didakwa Pasal 2 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta Pasal 3 pada undang-undang yang sama.

Atas dakwaan tersebut, penasihat hukum para terdakwa tidak mengajukan eksepsi. 

Kasus ini merupakan pengungkapan rangkaian korupsi sebelumnya. Berdasarkan perhitungan BPKP, total kerugian keuangan negara pada kasus ini mencapai Rp314 juta. (*)

editor : tri wuryono 

 

Baihaqi Annizar