JAKARTA (jatengtoday.com) – Presiden Joko Widodo menargetkan hingga Maret 2021 sebanyak 29,55 juta dosis vaksin Covid-19 sudah terdistribusi ke daerah sehingga vaksinasi bisa segera dilaksanakan di daerah.
“Target kita nantinya untuk bulan Januari itu 5,8 juta vaksin harus masuk ke daerah, bulan Februari itu 10,45 juta vaksin harus didistribusikan lagi ke daerah, kemudian Maret 13,3 juta vaksin juga harus terdistribusi,” kata Presiden di Istana Negara Jakarta, Rabu (6/1/2021).
“Dan saya melihat distribusi sudah dimulai hari Minggu (3/1), Senin (4/1) kemarin, hari Selasa (5/1) sudah masuk ke daerah, itu baru tahapan pertama,” katanya dalam rapat terbatas mengenai penanganan Pandemi Covid-19 dan rencana pelaksanaan vaksinasi.
Dalam rapat terbatas yang dihadiri oleh para menteri Kabinet Indonesia Maju serta diikuti oleh para gubernur melalui melalui telekonferensi video, Presiden mengatakan bahwa vaksinasi akan dimulai pekan depan.
Presiden dijadwalkan menjalani vaksinasi Covid-19 pada 13 Januari 2021. Ia berharap daerah dapat segera melaksanakan vaksinasi setelah menerima persediaan vaksin Covid-19.
Sebanyak tiga juta dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac telah tiba di Indonesia. Perinciannya, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin tiba pada 6 Desember 2020 dan 1,8 juta dosis vaksin tiba pada 31 Desember 2020.
Presiden menegaskan bahwa strategi pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 tetap sama, meliputi penanganan kesehatan, pelindungan sosial, dan pemulihan ekonomi.
“Kunci bagi pemulihan ekonomi adalah bagaimana kita bisa bekerja keras dalam rangka bisa menghentikan dan mengendalikan Covid-19,” katanya.
Presiden meminta agar para menteri dan gubernur bekerja keras untuk memastikan 3T (tracing/pelacakan, testing/pemeriksaan, treatment/penanganan) dan 3M (mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) dijalankan.
“Karena dari survei yang kita lakukan saat ini motivasi disiplin terhadap prokokol kesehatan di masyarakat berkurang, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ini berkurang,” katanya.
“Oleh sebab itu saya minta kepada para gubernur agar menggencarkan kembali masalah kedisiplinan protokol kesehatan karena surveinya tadi memang disiplin terhadap protokol kesehatan menurun,” tegasnya. (ant)
editor : tri wuryono
