Ajie MH.
SEMARANG (jatengtoday.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendorong perluasan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna meningkatkan daya saing usaha sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Saleh, sektor UMKM memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian Jawa Tengah. Dengan jumlah pelaku usaha yang telah mencapai lebih dari empat juta unit, UMKM menjadi salah satu motor penggerak ekonomi sekaligus penyerap tenaga kerja terbesar di provinsi ini.
“UMKM merupakan tulang punggung ekonomi daerah. Karena itu, akses permodalan harus terus diperluas agar pelaku usaha bisa berkembang dan naik kelas,” ujar Saleh di Semarang.
KUR Dinilai Efektif Bantu UMKM Berkembang
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah tersebut menilai salah satu instrumen yang perlu terus diperkuat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program pembiayaan dengan bunga rendah itu dinilai mampu membantu pelaku UMKM mengatasi keterbatasan modal yang selama ini menjadi tantangan utama dalam pengembangan usaha.
Menurutnya, banyak pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan pemasaran, hingga melakukan inovasi produk agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif.
“Skema KUR dengan bunga rendah perlu terus didorong karena sangat membantu UMKM dalam mengembangkan usaha tanpa terbebani biaya pembiayaan yang tinggi,” katanya.
Bank Jateng Didorong Perkuat Pembiayaan Produktif
Saleh juga meminta sektor perbankan, termasuk Bank Jateng, untuk terus meningkatkan dukungan terhadap UMKM melalui berbagai program pembiayaan yang mudah diakses, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.
Berdasarkan data hingga Maret 2026, Bank Jateng mencatat kinerja keuangan yang cukup kuat dengan total aset mencapai Rp93,97 triliun. Dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp75,80 triliun, sementara penyaluran kredit mencapai Rp63,66 triliun.
Dari sisi permodalan, Bank Jateng memiliki rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 22 persen, yang menunjukkan kondisi perbankan daerah dalam posisi sehat dan memiliki ruang untuk memperluas pembiayaan produktif.
“Dengan kondisi permodalan yang kuat, perbankan daerah memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan pembiayaan kepada sektor produktif, khususnya UMKM yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat,” ujarnya.
UMKM Perlu Pendampingan dan Penguatan Pasar
Selain akses modal, Saleh menekankan pentingnya pendampingan usaha secara berkelanjutan. Menurutnya, penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui pembiayaan, tetapi juga harus didukung peningkatan kualitas produk, kemampuan manajemen usaha, hingga akses pemasaran yang lebih luas.
Ia menilai transformasi digital dan pemanfaatan platform pemasaran online perlu terus didorong agar produk UMKM Jawa Tengah mampu menjangkau pasar nasional maupun internasional.
“Permodalan harus dibarengi dengan pendampingan usaha, peningkatan kualitas produk, dan penguatan pemasaran agar UMKM mampu tumbuh berkelanjutan dan bersaing di pasar yang semakin terbuka,” jelasnya.
Pertumbuhan Ekonomi Jateng Jadi Momentum UMKM Naik Kelas
Saleh optimistis peluang pengembangan UMKM di Jawa Tengah masih sangat besar. Hal itu didukung oleh kondisi ekonomi daerah yang menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir.
Pada triwulan I tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat mencapai 5,89 persen atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,61 persen. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah juga mengalami penurunan menjadi 4,24 persen.
Menurut Saleh, capaian tersebut menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat sektor UMKM sebagai basis ekonomi kerakyatan.
“Momentum pertumbuhan ekonomi ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat sektor UMKM. Jika UMKM tumbuh kuat, maka ekonomi daerah juga akan semakin kokoh,” pungkasnya.
Dengan dukungan akses permodalan yang lebih luas, pendampingan usaha yang berkelanjutan, serta sinergi pemerintah dan perbankan, UMKM Jawa Tengah diharapkan mampu naik kelas dan menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah di masa mendatang. (*)
